The Judge Principle Is Active In Case of Divorce In Madura District Religious Court

Eka Susylawati

Abstract


Dalam persidangan cerai talak terkadang istri bersikap diam dan hanya pasrah dan  kemungkinan tidak mengetahui tentang  hak-hak yang dapat dituntut pada suami misalnya nafkah anak, nafkah iddah, mut’ah ataupun harta bersama sehingga jika prinsip hakim pasif tersebut digunakan secara penuh maka istri dapat kehilangan hak-haknya karena hakim tidak boleh memutus lebih. Dalam perkembangannya terdapat perubahan yaitu hakim perlu menggunakan prinsip hakim aktif sehingga putusan  akan memberikan nilai keadilan terhadap istri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, hakim di Pengadilan Agama wilayah Madura menerima prinsip hakim aktif  dalam perkara cerai talak  walaupun penggunaannya secara terbatas mengingat pada dasarnya dalam hukum acara perdata menggunakan prinsip hakim pasif.  Dasar akseptabilitas prinsip tersebut didasarkan pada  peraturan perundangan-undangan yang memberikan hak ex officio, yang bertujuan  memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri. Kedua, implementasi prinsip hakim aktif dalam perkara cerai talak untuk pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama wilayah Madura adalah memberikan penjelasan kepada istri tentang hak-hak istri pasca cerai yang dapat dituntut dari suami, menanyakan tentang keinginan-keinginan istri terutama yang berkait dengan hak-haknya ketika istri diam selama persidangan, selalu memberikan hak-hak istri dalam putusannya (ex officio) selama istri hadir di persidangan dan tidak dalam keadaan nusyuz serta menunda sidang ikrar talak maksimal enam bulan apabila  suami belum memenuhi hak-hak istri sebagaimana putusan pengadilan.


Keywords


prinsip, hakim aktif, cerai talak

References


Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2000

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Aripin, Jaenal, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia.Jakarta : Prenada Media Group, 2008.

Arto, A. Mukti, “Pelayanan Prima Jasa Peradilan Membangun Kepercayaan Publik dan Jati Diri”, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXV No. 298 September 2010, Jakarta: IKAHI, 2010.

Azhary, Mohammad Tahir, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Baharuddin, Hamza, “Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam.” Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 43 No.1 (Januari 2014)

Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung : Pustaka Setia, 2002)

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

-------------------------, Beberapa Permasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bandung : Pustaka Rosdakarya, 1997.

------------------------, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

J Moelong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990

Lubis, Sulaikin, Ed, Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Prenada Group, 2005.

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia Yogyakarta: Liberty, 1994.

M. Syaifuddin dan Tri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 (Mei 2012)

Nurhaini Butarbutar, Elisabeth, “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antonomi Dalam Penerapannya.” Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 1 (Pebruari 2011)

Putrijanti, Aju, “Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara”. Jurnal Masalah Masalah Hukum (Jilid 42, No. 3, Juli 2013).

Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.

Sunarto, “Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata.” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 2 (Juli 2016)

Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Susylawati, Eka, dkk, “Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan.” Al-Ihkam, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2013)

Thaba, Abdul Aziz, Islam dan Negara, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

Warsito, Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Wigjosoebroto, Soetandyo, Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta : Elsam dan Huma, 2002.

Wijayanta, Tata, dkk, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal.” Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 3 (Oktober 2010)




DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i2.2435

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

The Islamic Law Researcher Association (APHI) collaboration with Faculty of Sharia IAIN Madura

Office:
Faculty of Sharia IAIN Madura
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371. Phone: (0324) 332551


View My Stats

Lisensi Creative Commons

Al-Ihkam: Jurnal Hukum  dan Pranata Sosial is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License


Indexed by:


Read more indexing


copyright©AL-IHKAM : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

Flag Counter