KEBIJAKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Umi Supraptiningsih

Abstract


Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penerapan berbagai peraturan merupakan tindakan preventif dalam menjaga dan melindungi hak warganya serta tanah aset desa (tanah kas desa) tersebut. Berkenaan dengan tanah kas desa, perlu dilakukan pendaftaran tanah, sehingga ada kepastian hukum. Tidak dilakukan peralihan dan pembebanan hak atas tanah kas desa kecuali untuk kepentingan umum, begitu pula hasil pembayaran ganti ruginya harus dibelikan tanah kas desa lagi yang kualitasnya sama atau lebih bagus.


Keywords


tertib administrasi; kepala desa; tanah kas desa

Full Text:

PDF

References


Bakri, Muhammad. Hak Menguasai Tanah oleh Negara; Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria. Jakarta: Citra Media, 2007

Bzn, Ter Haar. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terj. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

Effendie, Bachtiar. Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah. Bandung: Alumni, 1993

Hajati, Sri. “Penyederhanaan Macam Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional”, Yuridika, Vol. 21 No. 3, (Mei 2006)

Harsono, Boedi Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 1999

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan, 2006

Hatta, Mohammad. Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan. Yogyakarta: Media Abadi, 2005

Junita, Fifi. “Hak Ulayat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Agraria”, Yuridika, Volume 16 No. 5, (September 2001)

Muchsin, dkk, Hukum Agraria Indonesia; dalam Perspektif Sejarah. Bandung : PT. Refika Aditama, 2007

Muchsin, Menggagas Pelaksanaan Tata Guna Tanah; Kajian Yuridis, Filosofis, Normatif, dan Sosiologis. Surabaya: Dunia Ilmu, 1998

Murad, Rusman. Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah. Bandung: Alumni, 1991

Nonet, Philippe dan Selznick, Philip Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia, 2007

Parlindungan, AP. Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Bandung : CV. Mandar Maju, 1994

Parlindungan, AP. Komentar atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun. Bandung: Mandar Maju, 2001

Parlindungan, AP. Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: CV. Mandar Maju, 1998

Ramelan, Eman. “Hukum Agraria dan Reforma Pertanahan di Indonesia”, Yuridika, Vol. 18 No. 4, (Juli 2003)

Ruchiyat, Edy. Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi. Bandung: PT. Alumni, 2006

Setiawan, Bonnie. “Konsep Pembaruan Agraria : Sebuah Tinjauan Umum”, dalam Prinsip-Prinsip Reforma Agraria; Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001

Sitorus, Oloan dan Nomadyawati, Hak atas Tanah dan Kondominium; Suatu Tinjauan Hukum. Jakarta: Dasamedia utama, 1994

Soediyat, Iman. Asas-asas Hukum Adat, Bahan Kuliah tahun 1968 – 1969. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, t.th.

Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2003

Soetomo, Politik dan Administrasi Agraria. Surabaya: Usaha Nasional, 1986

Sumardji, “Eksistensi, Pendaftaran, dan Pembebanan Hak Pengelolaan”, Yuridika, Vol. 15 No. 1, (Januari 2000)

Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan; antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008

Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2008

Supriadi, Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Sutedi, Andrian. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum – dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Wiradi, Gunawan (eds.), Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: PT. Gramedia, 1984

Winarsi, Sri. “Pengelolaan Tanah Kas Desa di Era Otonomi Daerah”, Yuridika, Vol. 29 No. 5, (September 2005)




DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v3i1.2601

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

The Islamic Law Researcher Association (APHI) collaboration with Faculty of Sharia IAIN Madura

Office:
Faculty of Sharia IAIN Madura
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371. Phone: (0324) 332551


View My Stats

Lisensi Creative Commons

Al-Ihkam: Jurnal Hukum  dan Pranata Sosial is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License


Indexed by:


Read more indexing


copyright©AL-IHKAM : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

Flag Counter