PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, M. Latief Mahmud

Abstract


Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutus
perkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkan
untuk membayar nafkah pada istri dan anak. Hal ini
ternyata berbeda dengan penerapan putusan, karena
pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik.
Pada sebagian perkara pasca perceraian, istri tidak
mendapatkan nafkah walaupun hal tersebut sudah diputus
oleh pengadilan. Karenanya, ada 2 (dua) fokus dalam kajian
ini, yakni bagaimana pelaksanaan putusan nafkah istri pasca
putusan cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan dan
bagaimana penyelesaian jika nafkah tidak dilaksanakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah
istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan
diakumulasi dengan tuntutan lain, misalnya harta bersama
dan perwalian anak. Sebagian suami membayar nafkah
sebelum melakukan ikrar talak. Majelis hakim akan menunda
pelaksanaan ikrar talak bagi suami yang belum membayar
nafkah kepada istri sampai 6 bulan. Namun, jika dalam 6
bulan tidak dapat direalisasikan, maka secara yuridis
pengadilan agama tidak dapat menghalangi suami untuk
mengucapkan ikrar talak, walaupun belum membayar
nafkah kepada istri.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v8i2.354

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

The Islamic Law Researcher Association (APHI) collaboration with Faculty of Sharia IAIN Madura

Office:
Faculty of Sharia IAIN Madura
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371. Phone: (0324) 332551


View My Stats

Lisensi Creative Commons

Al-Ihkam: Jurnal Hukum  dan Pranata Sosial is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License


Indexed by:


Read more indexing


copyright©AL-IHKAM : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

Flag Counter